MAWARIS 3

BAB : I
1. PENGERTIAN FIQH MAWARIS

a. Pengertian

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal miras yang artinya warisan. Dalam hukum Islam dikenal dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya.Mawaris juga disebut ilmu faraid,artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci didalam alqur,an.Mawaris didefenisikan sebagai “ilmu yang mempelajari orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi , kadar yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.Dalam istilah sehari-hari, mawaris disebut juga dengan warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawaris. Bedanya mawaris menunjukkan identitasi umum, biasa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata.

Dalam konteks yang lebih umum warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya.yang masih hidup
Beberapa pengertian diatas dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqh mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterimanya dan bagian-bagian yang diterimanya.

b Beberapa istilah dalam faraid
– Waris, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
– Muwarris, artinya orang yang diwarisi harta peninggalannya, yaitu orang-orang yang maninggal dunia, baik meninggal secara hakiki atau melalui keputusan hakim.
– Al-Irs, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli sesudah diambil untuk kepentingan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat.
– Warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang dibeberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
– Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.

C Sumber-sumber kewarisan Islam
a. Al-Qur,an
– Penghapusan ketentuan bahwa penerima warisan adalah kerabat yang laki-laki dan dewasa saja, melalui firman Allah QS.al-Nisa:7 dan 127,yaitu bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya anak-anak, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan .
– Penghapusan ikatan persaudaraan antara golongan muhajirin dan Ansar sebagai dasar mewarisi melalui QS.al-Ahzab; 6.
– Penghapusan pengangkatan anak sebagai dasar pewarisan, melalui QS al-Ahzab: 4-5, dan 40.

b. Al-Hadis
c. Al-Ijma, artinya kaum Muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di Al-Qur,an dan al-sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.

d. Al-Ijtihad, ,yitu pemikiran para sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud disini ijtihad dalam menerapkan hukum , bukan untuk mengubah pamahaman atau ketentuan yang ada.

BAB : II

II. HALANGAN MENERIMA WARISAN.
Halangan untuk menerima warisan atau disebut mawani al- irs adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak-hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris.Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama ada tiga (3), yaitu :
1. Pembunuhan
2. Berlainan agama
3. Perbudakan
4. Berlainan negara.

1. “Pembunuhan” yang dilakukan ahli waris terhadap al-muwarris menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.

2. “Berlainan agama” yang menjadi penghalangan mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarris salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam.Misalnya ahli waris beragama Islam, muwarrisnya beragama Kristen, atau sebaliknya.

3. “Perbudakan” menjadi penghalangan mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formal nya sebagai hamba sahaya (budak).Seorang budak tehalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan hukum.

4. “Berlainan agama” pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing . Maka dalam konterks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan berada di negara federal.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila diantara ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti tersebut diatas.

Apabila dua negara sama-sama muslim, menurut para ulama, tidak menjadi penghalang mewarisi. Malahan, mayoritas ulama mengatakan, meskipun negaranya berbeda, apabila antara para ahli waris dan muwarrisnya non muslim, tidak berhalangan bagi mereka untuk saling mewarisi.

BAB : III
III. AHLI WARIS DAN MACAM-MACAMNYA.
Kata ahli waris yang secara bahasa berarti keluarga, tidak otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan saudaranya yang meninggal dunia. Ada dua macam ahli waris, yitu :

1. Ahli waris nasabiah, karena hubungan darah
2. Ahli waris sababiyah, timbul karena:
– Perkawinan yang sah (al-musaharah),
– Memerdekakan hamba sahaya (al-wala’) atau karena perjanjian tolong-menolong.

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada.:

1. Ahli waris ashab al-furud, yitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti ½, 1/3,atau 1/6.
2. Ahli waris assabah , yaitu ahli waris yang menerima sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashab al-furud.
3. Ahli waris zawi al-arham, yaitu ahli waris karena hubungan darah ,tetapi menurut ketentuan al-quran tidak berhak menerima warisan.

a. Ahli waris ashab al-furud dan hak-haknya.
Pada penjelasan di bawah ini tidak dipisahkan lagi antara ahli waris nasabiah dan sababiah. Pertimbanganya mereka sama-sama sebagai ashab al-furud.
Pada umumnya ahli waris ashab al-furud adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu adalah bapak, kakek, dan suami. Selain itu, menerima bagian sisa (‘asabah).

Adapun hak-hak yang diterima ahli waris ashab al-furud adalah :
1. Anak perempuan, berhak menerima bagian :
1/2 jika sendirian tidak bersama anak laki-laki
2/3 jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki

2. Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima :
1/2 jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub (terhalang).
2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub.
1/6 sebagai pelengakap 2/3 jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub. Jika anak perempuan 2 orang atau lebih ia tidak mendapat bagian.

3. Ibu, berhak menerima bagian :
1/3 jika ada anak atau cucu (far’u waris) atau saudara dua orang atau lebih.
1/6 jika ada far’u waris atau bersama dua orang saudara atau lebih
1/3 x sisa, dalam masalah garrawain, yaitu apabila ahli waris terdiri dari : suami/istri, ibu dan bapak.

4. Bapak berhak menerima bagian :
1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
1/6+sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.
Jika bapak bersama ibu :
– masing-masing 1/6 jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
– 1/3 untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau
saudara dua orang lebih.
– ibu menerima 1/3 sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau isteri.

5. Nenek jika tidak mahjub berhak menerima bagian :
1/6 jika seorang
1/6 dibagi rata, apabila nenek lebih dari 2 orang dan sederajat kedudukanya.

6. Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian :
1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki
1/6+sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki.

1/6 atau muqasamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain
1/3 atau muqasamah bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.

7. Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian : 1/2 jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
2/3 dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.

8. Saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian :
1/2 seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah
2/3 dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah
1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap 2/3.

9. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukanya sama. Apabila tidak mahjub, saudara seibu berhak menerima bagian :
1/6 jika seorang diri
1/3 dua orang atau lebih
Bergabung menerima 1/3 dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu (musyarakah).

10. Suami, berhak menerima bagian :
1/2 jika tidak mempunyai anak atau cucu
1/8 jika bersama anak dan cucu

Jika seluruh ahli waris ada, tidak semua menerima bagian karena yang dekat menghijab yang jauh. Ahli waris yang dapat menerima bagian adalah :

– anak perempuan 1/2
– cucu perempuan 1/6
– ibu 1/6
– bapak 1/6 + sisa
– isteri/suami 1/8 / 1/4 .

b Ahli Waris Nasabiyah
Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada muwarris berdasarkan hubungan darah.Ahli waris nasabiyah ini terdiri dari 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Ahli waris laki-laki, berdasarkan urutan kelompoknya sebagai berikut.
1. Anak laki-laki (al-ibn)
2. Cucu laki-laki garis laki-laki (ibn al-ibn) dan seterusnya kebawah.
3. Bapak (al-ab)
4. Kakek dari bapak (al-jadd min jihat al-ab)
5. Saudara laki-laki sekandung (al-akh al-syaqqiq)
6. Saudara laki-laki seayah (al-akh li al-ab)
7. Saudara laki-laki seibu (al-akh li al-umm)
8. Anak laki-laki saudara lak-laki sekandung (ibn al-akh al-syaqiq)
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (ibnal-akh li al-ab)
10. Paman, saudara bapak sekandung (al-amm al-syaqiq)
11. Paman seayah (al-amm li al- ab)
12. Anak laki-laki paman sekandung (ibn al-amm al-syaqiq)
13. Anak laki-laki paman seayah (ibn al-amm li al-ab)

Adapun ahli waris perempuan semuanya ada 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:
1. Anak perempuan (al-bint)
2. Cucu perempuan garis laki-laki (bint al-ibn)
3. Ibu (al-umm)
4. Nenek garis bapak (al-jaddah min jihat al-ab)
5. Nenek garis ibu (al-jaddah min jihat al-umm)
6. Saudara perempuan sekandung (al- ukht al-syaqiqah)
7. Saudara perempuan seayah (al-ukht li al-ab)
8. Saudara perempuan seibu (al-ukht al-umm)

Adapun ahli waris perempuan semuanya 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:
1. Anak perempuan (al-bint)
2. Cucu perempuan garis laki-laki (bint al-ibn)
3. Ibu (al-umm)
4. Nenek garis bapak (al-jaddah min jihat al-ab)
5. Nenek garis ibu (al-jaddah min jihat al-umm)
6. Saudara perempuan sekandung (al-ukht al-syaqiqah )
7. Saudara perempuan seayah (al-ukht li al-ab)
8. Saudara perempuan seibu (al-ukht li al-umm).

BAB : IV
IV. HARTA WARISAN ANAK YANG MASIH DIDALAM KANDUNGAN Di dalam Islam, bayi yang masih dalam kandungan ibunya, jika pewarisnya meninggal dunia termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, sama seperti ahli waris lainnya. Namun demikian karena masih dalam kandungan, belum bisa dipastikan bahwa akan lahir hidup atau mati. Begitu pula belum diketahui secara persis jenis kelaminnya.Untuk menentukan beberapa bagian yang diterimanya.

a. Batas Minimal dan Maksimal Usia Kandungan
Para ulama sepakat bahwa batas usia minimal usia bayi didalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan .
Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari batas waktu 6 (enam) bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya. Status digolongkan sebagai anak zina.Praktis sibayi hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja.

Pendapat lain mengatakan bahwa batas minimal usia bayi di dalam kandungan adalah adalah 9 (sembilan ) bulan Qamaiyah (  270 hari). Ini adalah pendapat Ibn al-Human dan sebagian ulama Hanabillah, yang diikuti oleh undang-undang warisan Mesir.

Hukum Adat di Indonesia, terutama didaerah-daerah yang tidak dipengaruhi hukum Islam, tidak begitu dipermasalahkan usia kandungan.Sepanjang anak itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.

Jadi ada perbedaan yang sangat prinsipil antara hukum Islam dan hukum adat dibeberapa lingkungan hukum Indonesia.Namun demikian, apakah dalam kenyataan sekarang hukum tersebut masih bisa diterima masyarakat atau bahkan diperlonggar lagi, perlu penelitian sendiri. Boleh jadi kenyataan demikian pengaruh langsung dari hukum produk pemikiran Barat, melalui KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana) KUH Perdata , dan lain-lain.

Adapun batas maksimal usia bayi didalam kandungan, para ulama berbeda berpendapat. Batasan ini dihitung dari putusnya perkawinan sampai dengan kelahiran anak.Karena usaha mengetahui batas maksimal usia bayi dalam kandungan tersebut dimaksudkan untuk menentukkan nasabnya kepada siapa dihubungkan. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas waktu maksimal usia bayi dalam

kandungan .Ada yang menetapkan satu tahun qamaryah, ada yang satu tahun syamsyah, 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun.

b. Harta Warisan Orang Banci (KHUNSA AL- MUSYKIL)
Khunsa dari akar kata al-khans jamaknya khunasa artinya lembut atau pecah.Yang dimaksud khunsa secara terminologis adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-lakui dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Muslich Maruzi mendefenisikan, khunsa adalah orang yang diragukan jenis kelaminnya apakah ia laki-laki atau perempuan. Karena kalau menyebut banci adalah wadam (wanita adam) atau waria (wanita-pria) atau gay. Sebenarnya istilah wadam dan waria tidak mesti identik (sama) yang dimaksud khunsa al musykil. Karena penyebutan wadam atau waria, asosiasinya mungkin secara fisik adalah laki-laki, mungkin secara kejiwaan atau mungkin hormontal penampilannya perempuan.Sementara khunsa al-musykil memang tidak jelas kelaminnya, baik karena berkelamin ganda atau tidak berkelamin sama sekali.

Pada dasarnya untuk menentukan berapa bagian yang harus diterima oleh orang banci, apabila dimungkinkan adalah mencari kejelasan jenis kelaminnya. Tetapi apabila sulit menentukannya, para ulama sepakat bahwa didalam menentukan status hukumnya, indikasi fisiklah yang dipedomani, bukan gejala-gejala psikisnya

Cara lain yang bisa ditempuh adalah meneliti tanda-tanda kedewasaannya, karena antara laki-laki dan perempuan apabila sudah mulai tumbuh dewasa terdapat perbedaan ciri-ciri yang menonjol.Misalnya tumbuh kumis, jenggot, buah tenggorokan, suaranya besar jika laki-laki.Atau buah dadanya menonjol, tidak berkumis, dan lain-lain jika perempuan.

Sekiranya tanda-tanda tersebut dapat diketahui dengan jelas, maka dapat digolongkan kepada khunsa ghoiru musykil.Maka untuk menentukan bagian warisannya cukup dilakukan menurut alat atau jenis kelamin yang diketahui tersebut.

C. Harta Warisan Non-Muslim Dan Orang Yang Murtad
Penghalang warisan diantaranya berlainan agama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sepanjang ada perbedaan agama antara muwarris dan ahli warisnya antara muslim dan non muslim maka mereka terhalang untuk saling mewarisi.Atas dasar dalil ayat dan hadis dapat ditegaskan bahwa harta warisan orang-orang muslim dan orang-orang yang murtad, tidak bisa diwarisi oleh saudaranya yang muslim (meskipun diantara mereka berbeda agama, seperti Katolik dan Protestan, Hindu dan Budha, atau Katolik dan Budha).

Bagi orang yang murtad, para ulama dengan tegas menyatakan bahwa harta warisan mereka tidak bisa diwariskan oleh siapapun, termasuk ahli waris mereka yang sama-sama murtad.Harta peninggalannya menjadi harta fai’ yang diserahkan ke bait al-mal untuk kepentingan umum.Hal ini karena orang murtad telah memutuskan silah syariah kepada ahli waris.

BAB V
KESIMPULAN
Jadi, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa hukum waris diIndonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat dari golongan masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan Islam, baik mengenai tata cara pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan diantara ahli waris dan lain sebagainya.

Untuk golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk dan taat kepada hukum adat masing-masing dimana sisi dipengaruhi oleh unsur-unsur agama dan kepercayaan.Begitu juga terhadap golongan eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, aturan tentang hukum waris ini aspirasinya separuhnya diserahkan kepada hukum perdata eropa (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

DAFTAR PUSTAKA
Fatcthur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma’rif, 1981.
Al-fanary, khasyyah syarh al-sirajiyah, Kairo: tp.tt.

Rofiq Ahmad, fiqih mawaris,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1998

http://www.jessitaputridhiary.wordpress.com

Published in: on Oktober 25, 2010 at 2:41 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://jessitaputridhiary.wordpress.com/2010/10/25/mawaris-3/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: