BAB 5. SISTEM HUKUM DAN PERADILAH INTERNASIONAL

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

Perumusan Masalah:

q     Uraikan pengertian sistem hukum dan asal mula hukum internasional.

q     Jelaskan hukum internasional dalam arti modern, asas-asas, sumber hukum dan subjek hukum internasional.

q     Deskripsikan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dan proses ratifikasi hukum internasional.

q     Analisis tentang peradilan internasional.

1. Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

  1. Sistem Hukum Internasional

Sistem hukum internasional, adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional (semua negara-negara di dunia) yang harus dipatuhi dan diataati oleh setiap negara.

Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara.

Kepatuhan terhadap sistem hukum internasional tersebut, adakalanya karena negara tersebut terlibat langsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikit juga yang tinggal meratifikasinya.

  1. Pengertian Hukum Internasional

Hukum internasional (HI) adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.

  1. J.G. Starke, Hukum internasional, adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.
  2. Wirjono Prodjodikoro, Hukum internasional, adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara.
  3. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional, adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara :
    • negara dan negara
    • negara dan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

  1. Asal Mula Hukum Internasional

Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional sejak tahun 89 SM, dengan istilah Ius Gentium (hukum antar bangsa).

Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadi Ius Inter Gentium ialah hukum yang diterapkan bagi kaula negara (orang asing), yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing.

Kemudian berkembang menjadi Volkernrecht (bahasa Jerman), Droit des Gens (bahasa Prancis) dan Law of Nations atau International Law (Bahasa Inggis).

Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman

tentang hukum internasional dapat dibedakan dalam

2 (dua) hal, yaitu :

  • Hukum perdata Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (antar bangsa).
  • Hukum Publik Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antar negara).

  1. Hukum Internasional Dalam Arti Modern

Terwujudnya Hukum Internasional yang kita kenal sekarang mrp hasil konferensi di Wina 1969.

Hukum Tertulis :

  • Bahwa ruang lingkup hukum internasional hanya berlaku utk perjanjian-perjanjian antar negara.
  • Menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang dikenal dengan nama Vienna Convention on the Law of Treaties.
  • Perjanjian Internasional tertulis tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional dan yurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum.

Hukum Tidak Tertulis :

  • Masih terdapat hukum kebiasaan internasional (hukum tidak tertulis) yg ruang lingkupnya hanya utk perjanjian antar negara.
  • Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain, ada pengaturan tersendiri seperti perjanjian antar negara dan organisasi-organisasi internasional.
  • Dalam perjanjian tidak tertulis (International Agreement Not in Written Form), contohnya adalah Prancis (1973) mengadakan percobaan nuklir di Atol Aruboa yg banyak menuai protes dari negara lain bahkan, masalahnya diajukan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag.
  • Selanjutnya negara Prancis tidak lagi melakukan percobaan sejenis dan bila ingkar janji, negara lain dapat menuduh, memprotes dan mengadakan tuntutan.

  1. Asas-asas Hukum Internasional

Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara

harus memperhatikan asas-asas hukum internasional :

  1. Asas Teritorial
  2. Asas Kebangsaan
  3. Asas Kepentingan Umum

Asas lain sebagai berikut :

  1. Pacta sunt servanda
  2. Egality rights
  3. Reciprositas
  4. Courtesy
  5. Right sig stantibus

  1. Sumber Hukum Internasional

Mochtar Kusumaatmadja, membedakan sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.

Sumber-sumber hukum internasional sesuai Piagam

Mahkamah Internasional Pasal 38, sebagai berikut :

  1. Perjanjian Internasional (Traktat = Treaty),
  2. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sbg hukum,
  3. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab,
  4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum, dan
  5. Pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka.
  1. Subjek Hukum Internasional

Subjek

Hukum Internasional

  1. Negara
  2. Tahta Suci
  3. Palang Merah Internasional
  4. Organisasi Internasional
  5. Orang Perseorangan
  6. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa
  1. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Terdapat 2 (dua) aliran (monoisme dan dualisme) yang memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional :

  1. Aliran Monoisme (tokohnya Hanz Kelsen dan Georges Scelle), bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan, disebabkan :
    • Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnya tetap sama, yaitu individu-individu yang terdapat dalam suatu negara.
    • Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
  1. Aliran Dualisme (tokohnya Triepel dan Anzilotti), berang-gapan bahwa hukum internasional (HI) dan hukum nasio-nal (HN) mrp dua sistem terpisah yg berbeda, karena :
    • Perbedaan Sumber Hukum, HN bersumber pada hukum kebiasaan dan tertulis suatu negara, sedangkan HI berdasarkan pada hukum kebiasaan dan kehendak bersama negara-negara dlm masyarakat internasional.
    • Perbedaan Mengenai Subjek, subjek HN adalah individu-individu yg terdapat dlm suatu negara, sedang-kan subjek HI adalah negara-negara internasional
    • Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum, HN mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan HI yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.
  1. Proses Ratifikasi Hukum Internasional menjadi Hukum Nasional

Dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku.

Harus didahului dengan konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar negeri, dan posisi pemerintah harus dituangkan dalam suatu pedoman delegasi.

Tahap-tahap Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional

Pengesahan perjanjian internasional mrp tahap penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional, karena suatu negara telah menyatakan diri untuk terikat secara definitif.

Tentang pengesahan perjanjian internasional, dapat dibedakan antara pengesahan dengan undang-undang dan pengesahan dengan keputusan presiden.

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

DENGAN UNDANG-UNDANG

Apabila berkenaan dengan :

  1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
  2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah;
  3. Kedaulatan negara;
  4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
  5. Pembentukkan kaidah hukum baru;
  6. Pinjaman atau hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian internasional

dilakukan berdasarkan materi perjanjian

dan bukan berdasarkan bentuk atau

nama perjanjian.

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN

Jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui keputusan presiden pada umumnya memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang Iptek, ekonomi dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerjasama penghindaran pajak berganda, dll.

Suatu perjanjian internasional dapat berakhir bila :

  1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yg ditetapkan dalam perjanjian;
  2. Tujuan perjanjian tersebut telah dicapai;
  3. Terdapat perubahan dasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
  4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian;
  5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
  6. Munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional;
  7. Hilangnya objek perjanjian
  8. Terdapat hal-hal yg merugikan kepentingan nasional.

Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.

Bahwa perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk

mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh presiden ialah

perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty dan

mengandung materi :

  1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik negara (perjanjian persahabatan, perubahan wilayah, atau penetapan tapal batas.
  2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya dapat mempengaruhi haluan politik negara, perjanjian kerjasma ekonomi, atau pinjaman uang.
  3. Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem perundangan harus diatur dengan undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.
  1. Peradilan Internasional

Komponen-komponen Lembaga Peradilan Internasional

1) Mahkamah Internasional (The International Court of Justice)

q     Komposisi  terdiri dari 15 orang Hakim dan masa jabatan 9 tahun. Dipilih oleh MU & DK (5 ang dari negara anggota tetap DK PBB)

q     Berfungsi, menyelesaikan kasus – kasus persengketaan internasional yang subjeknya negara.

q     Yurisdiksi adalah kewenangan MI untuk memu-tuskan perkara-perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat.

Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum.

Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding.

Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional.

Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum.

Mahkamah Pidana Internasional
(The International Criminal Court)

q     Komposisi adalah 18 orang hakim yang masa jabatannya 9 tahun. Dipilih berdasarkan 2/3 suara Majelis Negara Pihak.

q     Yurisdiksi adalah kewenangan untuk menegakkan aturan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan berat.

4 Jenis Kejahatan (Pasal 5-8 Statuta Mahkamah)

  • Kejahatan Genosida
  • Kejahatan terhadap kemanusiaan
  • Kejahatan perang
  • Kejahatan agresi

3) Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional ( The International Criminal Tribunals/ICT)

Berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen, artinya setelah selesai mengadili, peradilan dibubarkan

Contoh :

  • International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia
  • Special Court for cambodia
Published in: on Mei 21, 2010 at 12:42 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://jessitaputridhiary.wordpress.com/2010/05/21/bab-5-sistem-hukum-dan-peradilah-internasional/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: