jenis-jenis modal

Modal

Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi.

Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya.
Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua: modal sendiri dan modal asing.

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Misalnya setoran dari pemilik perusahaan.
Sementara itu, modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya modal yang berupa pinjaman bank.
Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak.

Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan.
Sedangkan yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Misalnya hak paten, nama baik, dan hak merek.
Berdasarkan pemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat.

Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan atau bunga tabungan di bank.
Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contohnya adalah rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan.

Terakhir, modal dibagi berdasarkan sifatnya: modal tetap dan modal lancar.
Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Misalnya mesin-mesin dan bangunan pabrik.

Sementara itu, yang dimaksud dengan modal lancar adalah modal yang habus digunakan dalam satu kali proses produksi. Misalnya, bahan-bahan baku.

Macam dan Jenis Perkiraan atau Akun dalam Akuntansi : Harta / Aset / Aktiva, Kewajiban / Hutang / Pasiva dan Modal – Akutansi

A. Harta / Aset / Aktiva
Harta adalah benda baik yang memiliki wujud maupun yang semu yang dimiliki oleh perusahaan. Klaim atas harta yang tidak berwujud disebut ekuitas / equities yang dapat mendatangkan manfaat di masa depan.

Aktiva
Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit.

Aset biasanya dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti:
1. Aset lancar
2. Investasi jangka panjang
3. Aset tetap
4. Aset tidak berwujud
5. Aset pajak tangguhan
6. Aset lain

1. Harta Lancar / Aktiva Lancar / Current Assets
Harta lancar adalah harta yang berbentuk uang tunai maupun aktiva lainnya yang dapat ditukarkan dengan uang tunai dalam jangka satu tahun.
Contoh : piutang dagang, biaya atau beban dibayar di muka, surat berharga, kas, emas batangan, persediaan barang dagang, pendapatan yang akan diterima, dan lain sebagainya.

2. Harta Investasi / Aktiva Ivestasi / Investment Assets
Harta Investasi adalah harta yang diinvestasikan pada produk-produk investasi untuk mendapatkan keuntungan.
Contoh : Reksadana, saham, obligasi, dan lain-lain.

3. Harta Tak Berwujud / Intangible Assets
Aset tak berwujud adalah harta yang tidak memiliki bentuk tetapi sah dimiliki perusahaan dan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Contoh : Merk dagang, hak paten, hak cipta, hak pengusahaan hutan / hph, franchise, goodwill, dan lain sebagainya.

4. Harta Tetap / Aktiva Tetap / Fixed Assets
Harta tetap adalah harta yang menunjang kegiatan operasional perusahaan yang sifatnya permanen kepemilikannya.
Contoh : Gedung, mobil, mesin, peralatan dan perlengapan kantor, dan lain-lain.

5. Harta Lainnya / Other Assets
Harta lain adalah perkiraan atau akun yang tidak dapat dikategorikan pada harta atau aset di atas baik dalam bentuk aset tetap, aset investasi, aset tak berwujud dan aset lancar.
Contoh : Mesin rusak, uang jaminan, harta yang masih dalam proses kepengurusan yang sah, dan lain-lain.

B. Kewajiban / Hutang / Pasiva / Liabilities

Hutang adalah kewajiban perusahaan pada pihak ketiga untuk melakukan sesuatu yang pada umumnya dalah pembayaran uang, penyerahan barang maupun jasa pada waktu-waktu tertentu.

1. Hutang Lancar / Kewajiban Lancar / Current Liabilities
Hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo satu tahun.
Contoh : hutang dagang, beban yang harus dibayar, hutang dagang, hutang pajak, pendapatan diterima di muka, dan lain sebagainya.

2. Hutang Jangka Panjang / Long-Term Liabilities
Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari setahun.
Contoh : Hutang hipotek, hutang obligasi yang jatuh tempo lebih dari setahun, hutang pinjaman jangka panjang, dan lain sebagainya.

3. Hutang lain-lain / Other Payable
Perkiraan atau akun ini digunakan untuk mencatat hutang lain yang tidak termasuk pada hutang lancar dan hutang jangka panjang.
Contoh : uang jaminan, hutang pada pemegang saham, dan lain sebagainya.

C. Modal / Capital
Modal adalah hak milik atas kekayaan dan harta perusahaan yang berbentuk hutang tak terbatas suatu perusahaan kepada pemilik modal hingga jangka waktu yang tidak terbatas. Rumus modal adalah harta atau aset dikurangi dengan kewajiban atau hutang.
Contoh Modal : modal disetor, prive, modal komanditer, laba ditahan, agio saham, saham preferen & biasa, simpanan-simpanan, sisa hasil usaha atau shu, dan lain sebagainya.

Tambahan :
– Rumus Aktiva —> Aktiva = Kewajiban + Modal

Utang

Utang adalah sesuatu yang dipinjam. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut kreditur.

Metode pencatatan utang
Ada dua metode pencatatan utang, yaitu account payable procedure dan voucher payable procedure.

Dalam account payable procedure, catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur, yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang.
Dalam voucher payable procedure, tidak menggunakan kartu utang. Tapi menggunakan arsip voucher yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh temponya. Arsip bukti kas keluar ini berfungsi sebagai catatan utang.

Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu perioda akuntansi (1 th) dihitung dari tanggal pembuatan neraca per 31 Desember. Pembayaran dilakukan dengan kas namun dapat diganti dengan asset tertentu. Dalam operasional normal perusahaan, rekening hutang jangka panjang tidak pernah dikenai oleh transaksi pengeluaran kas. Pada akhir perioda akuntansi bagian tertentu dari hutang jangka panjang berubah menjadi hutang jangka pendek. Untuk itu harus dilakukan penyesuaian untuk memindahkan bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo menjadi hutang jangka pendek

Timbulnya Hutang Jangka Panjang
Saat skala operasional perusahaan berkembang atau dalam membangun suatu perusahaan dibutuhkan sejumlah dana. Dana yang diperlukan untuk Investasi dalam aktiva tetap yang akan memberikan manfa’at dalam jangka panjang sebaiknya diperoleh dari hutang jangka panjang atau dengan menambah modal. Dalam hal ini perusahaan memiliki dua pilihan yaitu menarik hutang jangka panjang misalnya obligasi atau menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham.

Ada beberapa kelebihan menarik hutang jangka panjang melalui obligasi dibanding menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham.

Keuntungan menarik obligasi
Pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen.

Bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding deviden yang harus dibayarkan kepada pemegang saham.

Bunga merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak sedangkan deviden adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

Sebaliknya juga terdapat hal yang kurang menguntungkan antara lain :
Bunga obligasi adalah beban tetap baik dalam keadaan perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian

Jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi sedangkan pemegang saham tidak mempunyai hak demikian karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang turut bertanggung jawab menanggung resiko kerugian perusagaan.

Jenis Hutang Jangka Panjang
Secara garis besar hutang jangka panjang digolongkan pada dua golongan yaitu :

Hutang Hipotik : Hutang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijaminkan dengan harta tetap. Dalam penjanjian disebutkan harta peminjam yang dijadikan jaminan berupa tanah atau gedung. Jika peminjam tidak melunasi pada waktunya, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan tersebut yang kemudian diperhitungkan dengan hutang.
Hutang Obligasi : Hutang yang timbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui pengeluaran surat-surat obligasi.

Pembeli obligasi disebut pemegang obligasi. Dalam surat obligasi dicantumkan nilai nominal obligasi, bunga pertahun, tanggal pelunasan obligasi dan ketentuan lain sesuai jenis obligasi tersebut

UTANG JANGKA PENDEK

KONSEP UTANG JANGKA PENDEK

Utang Jangka Pendek adalah Utang yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang merupakan aktiva lancar atau yang menimbulkan utang lancar itu sendiri.Utang itu sendiri adalah pengorbanan ekonomi yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau tansaksi pada masa sebelumnya.

Yang termasuk utang lancar, antara lain : Utang Usaha, utang wesel, utang deviden, uang muka penjualan pungutan pihak ketiga, biaya yang harus dibayar, utang pajak, utang bersyarat, biaya jaminan, penawaran promosi, utang jaminan kemasan.

A.UTANG JANGKA PENDEK YANG SUDAH PASTI

Utang jangka pendek dikatakan sudah pasti bila memenuhi dua syarat :

Kewajiban membayar sudah pasti, artinya sudah terjadi transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar.
Jumlah yang harus dibayar sudah pasti.

Utang-utang yang memenuhi dua syarat di atas terdiri dari berbagai jenis utang sebagai berikut :
1. Utang usaha
2. Utang wesel
3. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode itu
4. Utang deviden.
5. Utang pajak
6. Uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali.
7. Dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga.
8. Utang biaya (biaya yang masih akan dibayar).
9. Pendapatan diterima di muka.

Ada juga utang yang kepastiaan / ketidakpastiaannya tergantung cara pengadministrasiannya. Biaya jenis tersebut adalah biaya yang harus dibayar. Kalau pembeli dan penjual dapat menghitung besarnya biaya, maka biaya yang harus dibayar tersebut termasuk jenis utang yang sifatnya pasti. Sebaliknya, kalau hanya penjual saja yang dapat menghitung besarnya biaya, misalnya biaya telepon, maka biaya yang harus dibayar tersebut termasuk jenis utang yang mengandung ketidakpastian.
Utang Usaha
Utang usaha adalah utang yang timbul karena perolehan sediaan/penerimaan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Keberadaan utang jenis ini sangat jelas sebagaimana dibuktikan oleh faktur atau pesanan pembelian.

Adapun faktur atau pesanan pembelian tersebut membuat adanya kepastiaan yang tinggi mengenai tanggal jatuh tempo dan jumlah utang, serta nama kreditur.

Utang Wesel
Utang wesel adalah utang yang disertai dengan dokumen formal, wesel yang timbul sebagai akibat perdagangan barang ditarik melalui suatu perjanjian antara bank dan penarik wesel.
Ada dua macam wesel yaitu wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Dalam wesel berbunga dicantumkan besarnya tarif bunga.pada hari jatuh wesel, nilai wesel sama dengan harga nominal wesel ditambah bunga mulai dari tanggal penarikan wesel sampai tanggal jatuh tempo dan wesel tidak berbunga tidak dicantumkan bunga dengan demikian nilai nominal wesel sama dengan nilai wesel pada hari jatuh temponya

Published in: on April 26, 2010 at 3:14 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

Konfrontasi Cicak dan Buaya

Konfrontasi Cicak dan Buaya

Konfrontasi Cicak dan Buaya merupakan timbunan rasa ketidak kepuasan serta rasa ketidak percayaan[1] terhadap bagian administrasi publik lembaga penegakan hukum di Indonesia yakni Kejaksaan dan Kepolisian[2][3] yang dipersonifikasi sebagai buaya sedangkan pihak yang berlawanan menyebut dirinya sebagai cicak, kedua personifikasi ini diciptakan oleh Susno Duadji ketika diwawancarai oleh majalah Tempo tercetak pada edisi 20/XXXVIII 06 Juli 2009 dengan mengatakan cicak kok mau melawan buaya… sebagai personifikasi KPK sebagai cicak sementara Kepolisian sebagai buaya [4]dan dalam perkembangan selanjutnya buaya berubah menjadi penganti tikus yang dahulu diidentikkan dengan para pelaku korupsi.

Latar belakang

Bermula pada draf Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Juli 2008. [5] kasus Antasari Azhar beberapa kalangan mulai merasakan bahwa KPK mulai digembosi oleh berbagai pihak[6][7][8] dengan mulai menyudutkan KPK antara lain pernyatakan Ahmad Fauzi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar KPK dibubarkan saja [9], Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta KPK agar libur saja dan tidak mengambil keputusan atau melakukan memproses penyelidikan korupsi sehubungan status salah satu ketuanya dalam hal ini Antasari Azhar [10], pada 24 Juni 2009, Susilo Bambang Yudhoyono ikut mengatakan bahwa KPK power must not go uncheck. KPK ini sudah powerholder yang luar biasa[11] diikuti pula pernyataan Susno Duadji yang mengatakan bahwa ibaratnya, polisi buaya KPK cicak. Cicak (KPK) kok melawan buaya (Polisi) [12], dan pernyataan Dewi Asmara, Ketua Panitia Khusus RUU Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) mengatakan bahwa tidak akan meminta pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang (perppu) jika RUU Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) gagal disahkan maka peradilan tindak pidana korupsi (tipikor) akan dikembalikan ke Pengadilan Umum atau pengadilan Tipikor akan dikembalikan ke pengadilan umum [13] padahal masa sidang yang tersisa sampai dengan 30 September 2009[14] atau sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 setelah tenggat waktu jatuh pada 19 Desember 2009 pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) akan bubar dengan sendirinya dan peradilan tindak pidana korupsi (tipikor) akan dikembalikan ke pengadilan umum.

Pernyataan Susno Duadji, Komjen Pol, Kabareskrim Mabes Polri bahwa …cicak kok mau melawan buaya….” [4] merupakan pemantik konfrontasi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituduh melakukan penyadapan terhadap telepon seluler Susno Duadji yang terindikasi dengan isu uang Rp 10.000.000.000 dan terdapat kaitan atas penanganan kasus Bank Century [15], sedangkan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab bahwa sistem penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lawful interception. Itu digunakan untuk penegakan hukum dan kalau merasa ada yang tersadap dan punya masalah dengan itu, datang saja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…. [16] dan berkaitan dengan kasus Bank Century, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru akan melakukan proses penyelidikan setelah adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)[17] sedangkan usulan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkaitan dengan Bank Century yang diajukan oleh sejumlah anggota secara resmi akan dibahas di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 1 Desember 2009[18].

Garis waktu

2008

30 Januari 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan dan pencekalan terhadap sejumlah pejabat PT Masaro Radiokom seperti Anggoro Widjojo (Direktur Utama), Anggono Widjojo (Presiden Komisaris), David Angkowijaya (Direktur Keuangan) dan Putronevo A. Prayugo (Direktur) (Direktur utama) dugaan korupsi dalam proyek pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan adanya aliran dana dari Anggoro Widjojo kepada Yusuf Erwin Faishal[19].

16 Juli 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Yusuf Erwin Faishal sebelumnya menjabat sebagai Ketua komisi IV (Kehutanan) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena masalah menerima uang suap alih fungsi lahan Pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan[20].

21 Juli 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dalam penyusunan APBN 2009 dalam persidangan-persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)[21]

28 Juli 2008
Hamka Yandu dalam kesaksiannya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi {Tipikor) menyatakan semua anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima aliran dana Bank Indonesia (BI), uang tersebut adalah uang untuk diseminasi Pemilu dan Undang Undang Bank Indonesia (BI) yakni Paskah Suzetta, MS Kaban, Ali Masykur Musa, Burhanudin Aritonang, Abdullah Zaini, Emir Moeis dan Endin Aj Sofihara[22].

29 Juli 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledah ruang kerja Yusuf Erwin Faishal di gedung Masaro, Jl Talang Betutu 11-A, Kebon Melati, Tanah Abang, JAKARTA 10230 serta menyita sembilan dus yang berisikan dokumen-dokumen dan ikut melakukan penggeledahan terhadap sebuah di Pondok Indah yang diduga milik Angoro Wijaya (Anggoro Widjojo) (kemudian hari menurut pernyataan Anggodo Widjojo, rumah tersebut adalah rumah miliknya), Direktur Utama Masaro Radiokom di daerah Pondok Indah[23], ditemukan beberapa stempel palsu [24][25]
Penggeledahan ini yang dipermasalahkan oleh Anggoro Widjojo pemilik PT Masaro Radiokom yang menilai bahwa tindakan KPK menggeledah telah di luar dari kewenangannya karena merasa bahwa PT Masaro Radiokom tidak tersangkut dengan Pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan akan tetapi menurut pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal tersebut dilakukan karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya aliran dana dari Anggoro Widjojo kepada anggota DPR, Yusuf Erwin Faishal dan telah pula dimintakan ijin dari pengadilan untuk menggeledah[26].

Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Ari Muladi(Ary Muladi) mengaku telah membagikan uang kepada duabelas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tiga orang sopir yang ikut dalam penggeledahan kantor[27].

Perubahan dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi) menjadi dokumen kronologis 20 Agustus 2009 Ari Muladi(Ary Muladi) terdapat dugaan sementara pihak perubahan tersebut karena Ari Muladi(Ary Muladi) telah didampingi oleh pengacara, oleh karena itu, Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2009 dirinya baru sebagai pengacara Ari Muladi(Ary Muladi).[28] [29]

30 Juli 2008
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Jasin mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kasus baru setelah penggeledahan di gedung Masaro yakni mengenai pengadaan alat Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan

1 Agustus 2008
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Anggodo Widjojo dan Ari Muladi (Ary Muladi) bertemu di coffee shop di Hotel Menara Peninsula untuk memulai rencana menghubungi pihak-pihak di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)[30].
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 26 Agustus 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Ari Muladi (Ary Muladi) sekitar Juli 2008 sedang berada di Bali dihubungi oleh Anggoro Widjojo melalui telepon menanyakan apakah Ari Muladi (Ary Muladi) mempunyai kenalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Anggodo Widjojo menceritakan bahwa kantor PT Masaro Radiokom digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) padahal menurut Anggodo Widjojo PT Masaro Radiokom tidak ada kesalahan, Ari Muladi(Ary Muladi) lalu minta waktu untuk memastikan bisa tidaknya dibantu, selanjutnya Ari Muladi (Ary Muladi) menghubungi seseorang yang bernama Yulianto alias Anto untuk menanyakan apakah Yulianto alias Anto mempunyai teman di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Yulianto alias Anto minta waktu dan berjanji akan memberikan khabar prihal kepastiannya, dalam pembicaraan selanjutnya Yulianto alias Anto mengatakan masih memungkinkan untuk dibantu dan Yulianto alias Anto meminta untuk bertemu di Jakarta Ari Muladi(Ary Muladi) dan Yulianto alias Anto bertemu di Pondok Indah, pada kesempatan tersebut Yulianto alias Anto mengatakan sudah berkoordinasi dengan Ade Rahardja (Brigjen Pol Ade Rahardja, Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)). Menurut Yulianto alias Anto bahwa Ade Rahardja bisa membantu akan tetapi menurut Ari Muladi (Ary Muladi) pertemuannya dengan Yulianto alias Anto tersebut tidak diberitahukan kepada Anggodo Widjojo[31]

4 Agustus 2008
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam acara Pencanangan Pemantapan Komitmen Mewujudkan Good Governance dan Zona Anti Korupsi yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Baharuddin Aritonang yang merupakan mantan anggota Komisi IX dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam acara tersebut Baharudin Aritonang berkali-kali membantah dirinya terlibat dalam kasus aliran dana BI serta mengata pula bahwa hasil audit pemerintah benar-benar kacau[32] dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengatakan bahwa dirinya seolah diajak berpolemik mengenai limapuluh dua anggota Komisi IX dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999 – 2004 sebagaimana yang disebut oleh Hamka Yandu dalam kesaksiannya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi {Tipikor) menerima dana Bank Indonesia (BI) dan Antasari Azhar mengaku bertahan dan tidak ingin menyikapi[33].
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Ari Muladi (Ary Muladi) mengaku mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertemu seorang pejabat KPK berinisial AR (Brigjen Pol Ade Rahardja, Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)) tapi tidak sempat bertemu dan Ari Muladi (Ary Muladi) mengaku mengontak pejabat itu dan meminta penjelasan mengenai kasus yang tengah mendera PT Masaro Radiokom hingga kemudian diadakan perjanjian untuk pertemuan selanjutnya di Belagio[30].
Dalam Laporan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto disebutkan bahwa Ade Rahardja merupakan pihak yang penting dalam dugaan penyampaian uang dari Ari Muladi kesejumlah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tertuang dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi (Ary Muladi) atas Ari Muladi. Dalam keterangannya Ade Rahardja menyampaikan fakta bahwa dirinya tidak mengenal Anggoro, Ari Muladi ataupun Yulianto. Tim 8 juga mempertanyakan keterkaitan kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) dengan kasus alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api.

6 Agustus 2009
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) dalam pertemuan dengan Ade Raharja di Belagio, Kuningan menurut Ari Muladi (Ary Muladi) mengatakan adanya permintaan uang untuk masing-masing pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)[30], Ade Raharja kemudian membantah terlibat dalam kasus itu. Dia mengaku tak mengenal Anggodo, Ari Muladi(Ary Muladi) dan Yulianto alias Anto [34]

7 Agustus 2008
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta, Mantan Ketua Komisi IX DPR diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan aliran suap dana Bank Indonesia {BI) yang melibatan para anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004

11 Agustus 2008[35]
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Bertempat di ruang Karaoke Deluxe Hotel Menara Peninsula, Anggodo Widjojo menyerahkan uang kepada Ari Muladi(Ary Muladi) untuk diserahkan ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejumlah Rp 3.750.000.000 terdiri dari Rp 1.500.000.000 untuk Bibit S Rianto, Rp 1.000.000.000 untuk M Jasin, Rp 1.000.000.000 untuk Bambang Widaryatmo Direktur Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ), dan Rp 250.000.000 untuk menutup media[30][36].

Dalam Laporan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto disebutkan bahwa Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto memberi keterangan yang bertujuan untuk menangkis dugaan penerimaan uang dari Anggoro Widjojo maupun Anggodo Widjojo, dalam keterangan tersebut disampaikan sejumlah fakta, antara lain, ketidakbenaran hubungan emosional antara Chandra M. Hamzah dengan M.S. Ka’ban sebagaimana ditenggarai oleh Polri, kronologis penanganan kasus PT. Masaro Radiokom, penjelasan atas tidak segera dilimpahkannya kasus PT Masaro ke pengadilan dan demikian pula dengan Bambang Widaryatmo (Mantan Direktur Penindakan KPK) membantah bahwa dirinya mengenal dan berhubungan ataupun menerima uang dari Ari Muladi, Anggoro, Anggodo, maupun Yulianto. selain itu, Bambang juga mengungkapkan sejumlah kelemahan sistem dalam KPK diantaranya berupa penyimpangan administrasi dan konflik antar pimpinan yang terdapat dalam institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam proses penyidikan kasus korupsi. pengalaman tersebut dialami Bambang Widaryatmo selama menjabat sebagai Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bambang Widaryatmo juga menceritakan latar belakang kepentingan pribadi pimpinan dibalik perpindahan tempat tugasnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mabes Polri.

Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Agustus 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Bertempat di Karaoke Deluxe, kamar 01, Hotel Peninsula, Jakarta. Anggodo Widjojo menyerahkan kepada Ari Muladi(Ary Muladi) uang sejumlah 404.600 dalam dolar AS dengan perincian sebagai berikut: Rp 1.500.000.000 (Untuk Bibit S Rianto diberikan dalam bentuk dolar AS), Rp 1.000.000.000 (Untuk Mochamad Jasin dalam bentuk dolar AS), Rp 1.000.000.000 (untuk Bambang Widaryatmo dalam bentuk dolar AS)dan Rp 250.000.000 (Untuk media massa) kesemuanya berada dalam amplop warna cokelat yang di sebelah pojok kiri atas masing-masing amplop tertera angka sebagaimana yang Ari Muladi(Ary Muladi)minta di atas, pada saat menyerahkan uang tersebut Anggodo Widjojo mengatakan kepada Ari Muladi(Ary Muladi) bahwa Ini uang sesuai permintaan orang dalam, jangan lupa tanyakan kapan pengembalian barang bukti dan penghentian perkara PT Masaro masih menurut Ari Muladi(Ary Muladi) mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak mengenal dan tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Ade Rahardja melainkan kepada dan menurut informasi Yulianto alias Anto namun kepada AnggodoWidjojo, Ari Muladi(Ary Muladi) melaporkan bahwa Ari Muladi(Ary Muladi) telah memberikan uang tersebut kepada masing-masing orang sebagaimana daftar yang disebutkan di atas[31].

13 Agustus 2008
Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono, setelah diperiksa oleh KPK mengatakan bahwa proyek SKRT senilai Rp 730.000.000.000 dengan Motorola harus dinegosiasi ulang[37].
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Ari Muladi(Ary Muladi) menyerahan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Restoran Tratoria di Menara Karya[30].

15 Agustus 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledah terhadap kantor Departemen Kehutanan yang terfokus pada lantai tiga yang merupakan ruangan Sekretaris (versi lain mengatakan ruang sub-bagian sarana dan prasarana[37]) Departemen Kuhutanan dan para staf ahli Menteri Kehutanan [38]

Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Ari Muladi(Ary Muladi) menyerahan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Restoran Tomodachi[30].

19 Agustus 2008
Menurut (versi dalam dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)) Ari Muladi(Ary Muladi) menyerahan uang sejumlah Rp 400.000.000 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pasar Seni di Kuningan dan setelah lunas Ari Muladi(Ary Muladi) meminta imbalan pengembalian barang bukti serta pencabutan surat pencekalan[31].

20 Agustus 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledah terhadap apartemen Park Royal milik Anggono Widjojo dan Sudirman Park milik Anggodo Widjojo[39]

22 Agustus 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan kembali perpanjangan status pencekalan terhadap sejumlah pejabat PT Masaro Radiokom seperti Anggoro Widjojo (Direktur Utama), David Angkowijaya (Direktur Keuangan) dan Putronevo A. Prayugo (Direktur)[40] sedangkan terhadap Anggono Widjojo (Presiden Komisaris) tidak dicekal kembali karena yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia [41].

11 September 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat perintah penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT)[42].

Proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) ini bermula ketika Yusuf Erwin Faishal mengetahui adanya rencana proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) untuk kawasan hutan, Yusuf Erwin Faishal ketua komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian meminta Mukhtaruddin anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menghubungi Anggoro Widjojo dari PT Masaro Radiokom karena Anggoro Widjojo merupakan langganan rekanan proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) tahun 2005-2006 dan untuk proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) periode anggaran tahun 2007, Masaro Radiokom ikut pula menjadi kandidat rekanan proyek, selanjutnya sekira bulan Juni-Juli 2007, Yusuf Erwin Faishal bertemu langsung dengan Anggoro Widjojo. dipertemuan inilah Anggoro berjanji akan memberikan hadiah bila usulan anggaran proyek Departemen Kehutanan disetujui Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pada 16 Juli 2007 akhirnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan anggaran itu dan Anggoro Widjojo kemudian menepati janjinya melalui David Angkawidjaya menyerahkan Rp 125.000.000 dan 85 ribu dalam bentuk dolar Singapura kepada Yusuf Erwin Faishal, uang tersebut kemudian dibagikan ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi IV melalui Mukhtaruddin.[43]

20 September 2008
Anggodo Widjojo bersama Edy Sumarsono berangkat ke Singapura[30]dan sebagai klarifikasi awal untuk perencanaan pertemuan dengan Antasari Azhar dan Eddy Sumarsono lalu mengirim pesan pendek (sms) ke Antasari Azhar yang menginformasikan ada sejumlah pemimpin KPK menerima uang dari Anggoro Widjojo dan Antasari Azhar membalas pesan pendek (sms) tersebut dengan menyatakan tertarik dan ingin mendengar cerita itu langsung dari Anggoro Widjojo[27].

Dalam versi Edy Sumarsono hal ini berkaitan untuk mendengarkan langsung dari Anggoro Widjojo mengenai isu penyuapan (menurut dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi) dan dokumen kronologis 15 Juli 2009 Anggodo Widjojo), Anggoro Widjojo merasa teraniaya dengan penggeledahan kantor PT Masaro oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mencari dukungan untuk menyelesaikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian Anggoro Widjojo meminta pada Anggodo Widjojo yang memiliki teman bernama Ari Muladi(Ary Muladi) yang diketahui memiliki kedekatan dengan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara lain Ari Muladi(Ary Muladi) kenal dengan Ade Rahardja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dari pembicaraan Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo dan Ari Muladi diketahui bahwa Ade Rahardja meminta atensi (uang) dalam penyelesaian kasus tersebut, masih dalam pembicaraan tersebut maka dikeluarlah Rp 3.750.000.000 terdiri dari Rp 1.500.000.000 untuk Bibit S Rianto, Rp 1.000.000.000 untuk Mochamad Jasin, Rp 1.000.000.000 untuk Bambang Widaryatmo, dan Rp 250.000.000 untuk menutup media[36]

Menurut (versi dalam dokumen kronologis 15 Juli 2009 Anggodo Widjojo) Anggodo Widjojo mengatakan bahwa setelah melalui Ari Muladi(Ary Muladi) masih terdapat dua pimpinaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum bisa didekati yakni Antasari Azhar dan Chandra M Hamzah maka Anggodo Widjojo mencari bantuan lewat Irwan Nasution, jaksa pengkaji pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Anggodo kemudian diperkenalkan dengan Eddy Sumarsono, wartawan yang dekat dengan Antasari dan dikenal sebagai Pemimpin Redaksi Tabloid Investigasi[27] dan Ketua Lembaga Advokasi Republik Indonesia (LARI)yang mengaku sanggup bicara dengan Antasari Azhar dan Chandra M Hamzah, setelah tawar menawar tercapai kesepakatan harga dengan nilai maksimum Rp 4.000.000.000 akan tetapi Edy Sumarsono kemudian membatalkan rencana itu dan meminta tambah menjadi Rp 6.000.000.000 dengan Rp 1.000.000.000 untuk Edy Sumarsono tersendiri[30] akan tetapi dokumen kronologis 15 Juli 2009 Anggodo Widjojo tersebut oleh Eddy Soemarsono dibantahnya secara tegas dengan mengatakan bahwa Anggodo Widjojo ngawur. tidak pernah ada hal tersebut serta menyatakan pula bahwa Edy Sumarsono tidak kenal dengan Chandra M Hamzah)[44].

Dalam Laporan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto disebutkan bahwa dokumen kronologis 15 Juli 2009 Anggodo Widjojo ini dibuat dan ditandatangani oleh Anggodo Widjojo bersamaan dengan Ari Muladi, dikemudian hari, menurut pengakuan Ari Muladi bahwa dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi) dibuat juga berdasarkan pada kronologi ini, dalam dokumen tersebut disebutkan sejumlah tanggal dimana Ari Muladi menyerahkan uang kepada Ade Rahardja yang untuk selanjutnya Ade Rahardja menyerahkan uang tersebut kepada sejumlah Pimpinan KPK[31].

1 Oktober 2008
Budi Sampoerna tak dapat menarik uangnya yang mencapai Rp 2 triliun di Bank Century. Sepekan kemudian, bos Bank Century Robert Tantular membujuk Budi Sampoerna dan anaknya yang bernama Sunaryo agar menjadi pemegang saham dengan alasan Bank Century mengalami kesulitan likuiditas[45]

8 Oktober 2008
Anggota Komisi IV (bidang Kehutanan) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tamsil Limrung diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebenarnya telah menolak program Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan karena dianggap tidak efisien[46] dikemudian hari pada tanggal 9 Februari 2009 Tamsil Limrung melalui kesaksiannya dalam perkara Yusuf Erwin Faishal di pengadilan Tindak Pidana Korupsi {Tipikor) mengaku menerima uang sebesar Rp 120.000.000 berupa cek perjalanan dari mantan Ketua Komisi IV dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yusuf Erwin Faishal yang diberikan melalui sekretaris Tamsil Limrung yang berkaitan dengan alih fungsi hutan lindung di proyek pelabuhan Tanjung Api Api dan Bintan dan menerima Rp 5.000.000, 2.000 dalam bentuk dollar AS, dan Rp 12.200.000 selain itu, Tamsil Limrung mengakui turut menerima sejumlah uang dari Anggoro Widjojo dan pada pertemuan kedua Tamsil Limrung diberikan amplop akan tetapi tidak tahu jumlahnya karena sudah kembalikan sedangkan Yusuf Erwin Faishal sendiri diduga menerima uang senilai Rp 125.000.000 juta berikut 220.000 dalam bentuk dollar AS dari Anggoro Anggoro Widjojo dan David Angkowijaya[47]

10 Oktober 2008
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, Edy Sumarsono bersama Anggodo Widjojo berangkat ke Singapura bertemu dengan Anggoro Widjojo, rombongan ini menginap di Mandarin Hotel, Singapura dan pertemuan dengan Anggoro Widjojo dilakukan di Hotel Shangri-La dalam pertemuan ini, secara diam-diam Antasari Azhar melakukan perekaman pembicaraan dalam pertemuan tersebut dan Antasari Azhar menyatakan ingin dipertemukan pula dengan Ari Muladi(Ary Muladi[27].

13 Oktober 2008
Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) senilai Rp 730.000.000.000 dengan Motorola harus dinegosiasi ulang[37].

14 Oktober 2008
Anggota Komisi IV (bidang Kehutanan) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tamsil Limrung menyerahkan dokumen dugaan korupsi kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) tahun 2007 dan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2007 tentang pembelian alat komunikasi fiktif senilai Rp 13.000.000.000[37].

Menurut Eddy Sumarsono, setelah pertemuan di Singapura, Antasari Azhar, Eddy Sumarsono dan Ari Muladi(Ary Muladi) ketiganya kemudian bertemu di Hotel Tugu Malang dalam pertemuan ini Ari Muladi(Ary Muladi) menceritakan hal penyampaian aliran uang yang disampaikannya kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kaitannya dengan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) dan Antasari Azhar saat itu menunjukkan sejumlah foto pemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Ari Muladi(Ary Muladi) untuk pemastian bahwa memang ada pemberian uang dan Ari Muladi(Ary Muladi) menunjuk foto Mochamad Jasin sebagai orang yang menerima uang<[27][48], tanggal 8 November 2009 M. Jasin (Mochamad Jasin) membantah dengan melakukan sumpah, sumpah tak pernah menerima suap atau melakukan pemerasan dengan naungan Alquran dilakukannya pada saat siaran langsung di Studio TVOne [49]

20 Oktober 2008
Menteri Kehutanan M.S. Kaban diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan aliran suap dana Bank Indonesia {BI) yang melibatan para anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004[37].

13 November 2008
Gubernur Bank Indonesia Boediono membenarkan Bank Century kalah kliring atau tidak bisa membayar dana dan terjadi rush.
Bank Indonesia menggelar rapat konsulitasi melalui telekonferensi dengan Menteri Keungan Sri Mulyani, yang tengah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang G-20 di Washington, Amerika Serikat[37].

14 November 2008
Bank Century melapor dan mengajukan permohonan fasilitas pendanaan darurat ke Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dengan alasan sulit mendapat pendanaan.
Budi Sampoerna setuju memindahkan seluruh dana rekening di Bank Century dari cabang Kertajaya, di Surabaya ke Cabang Senayan, di Jakarta[45].

20 November 2008
Bank Indonesia menyampaikan surat kepada Menkeu tentang Penetapan Status Bank Gagal pada Bank Century dan menyatakan perlunya penanganan lebih lanjut. Selaku Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan, Sri Mulyani langsung menggelar rapat untuk membahas nasib Bank Century.
Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia melalui data per 31 Oktober 2008 mengumumkan bahwa rasio kecukupan modal atau CAR Bank Century minus hingga 3,52 persen, dalam rapat tersebut juga membahas apakah akan timbul dampak sistemik jika Bank Century dilikuidasi, lalu diputuskan, melakukan menambah kebutuhan modal untuk menaikkan CAR menjadi 8 persen adalah sebesar Rp 632 miliar dan menyerahkan Bank Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)[45].

15 Maret 2009
Nasrudin Zulkarnaen menjadi korban penembakan sepulang dari padang Golf Modernland, Tangerang[50].

1 April 2009
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak menyergap seorang petinggi kepolisian yang diduga menerima suap. Namun penyergarapan itu urung lantaran suap batal dilakukan. Dikabarkan rencana penangkapan itu sudah sampai ke telinga Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Sejak itulah hubungan KPK-Polri menjadi kurang mesra.[45]
Dalam Laporan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto disebutkan bahwa tindakan Susno Duadji yang tersadap telah lama mengetahui hal penyadapan tersebut dan untuk mengetahui siapa penyadapnya dilakukan untuk mengesankan seolah-olah ia akan menerima sebuah tas, meski sebenarnya tas tersebut kosong tindakan ini dikatakan sebagai bentuk kontra intelijen.

7 April 2009
Susno Duadji, Komjen Pol, Kabareskrim Mabes Polri mengirim surat nomor R/217/IV/2009/Bareskrim yang ditujukan untuk Direksi Bank Century yang menjelaskan bahwa soal dana milik Budi Sampoerna pemilik PT Lancar Sampoerna Bestari tak ada masalah atau tak ada unsur kriminalnya[51].

17 April 2009
Susno Duadji, Komjen Pol, Kabareskrim Mabes Polri mengirim kembali surat untuk Direksi Bank Century yang menjelaskan jumlah uang milik Budi Sampoerna pemilik PT Lancar Sampoerna Bestari adalah berjumlah 18.000.000 dalam dollar AS[51].

30 April 2009
Antasari Azhar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarn [52].

4 Mei 2009
Antasari Azhar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditahan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen[53][54][55].

29 Mei 2009
Susno Duadji, Komjen Pol, Kabareskrim Mabes Polri memasilitasi pertemuan antara pimpinan Bank Century karena setelah terdapat dua surat dari kepolisian dana tersebut tetap tidak dicairkan oleh Bank Century, dalam pertemuan tersebut disepakati antar para pihak bahwa Bank Century akan mencairkan dana Budi Sampoerna senilai 58.000.000 dalam bentuk dollar AS dari total 2.000.000.000.000 dalam bentuk rupiah. dari sinilah kemudian muncul tudingan bahwa Susno Duadji mendapat bayaran Rp 10.000.000.000 serta versi lain yang menyebutkan angka 10 persen dari nilai US$ 18.000.000 [51][45].

30 Juni 2009
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka dituduh melakukan penyadapan terhadap telepon seluler Susno Duadji dengan mengatakan bahwa ada lembaga yang telah secara sewenang-wenang menyadap telepon selulernya[56]

2 Juli 2009
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto dalam jumpa pers di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta mengatakan bahwa sistem penyadapan yang KPK lakukan adalah lawful interception (hanya menyadap pihak yang terindikasi korupsi). Itu digunakan untuk penegakan hukum bila merasa ada yang tersadap dan punya masalah dengan itu, datang saja ke KPK, tentu KPK menberikan penjelasan.[16]

6 Juli 2009
Antasari Azhar yang masih dalam rumah tahanan Polda Metro Jaya diberitakan membuat melaporkan dugaan suap terhadap pimpinan KPK terkait kasus yang melibatkan PT Masaro Radiokom kepada Polda Metro Jaya[57].

9 Juli 2009
KPK memasukkan Anggoro Widjojo ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengumumkannya ke seluruh jajaran kepolisian dan kejaksaan di Indonesia. (padahal diketahui bahwa Anggoro Widjojo masih berada di Singapura). dan Susno menegaskan, surat DPO Anggoro dari KPK tidak pernah diterimanya hingga saat ini.

10 Juli 2009
Susno Duadji, Kabareskrim Mabes Polri, menemui Anggoro Widjojo di Singapura dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi sesuai dengan pelaporan mantan Ketua KPK Antasari Azhar terkait dugaan pemerasan/penyuapan yang dilakukan Chandra dan Bibit.[58] dan Susno Duadji mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan atas perintah Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Kapolri serta Susno Duadji menegaskan bahwa surat DPO Anggoro Widjojo dari KPK tidak pernah diterimanya.[59]

15 Juli 2009
Anggodo Widjojo (adik Anggoro Widjojo) disertai dengan Ary Mulyadi membuat pengakuan dirinya menyerahkan uang suap sebesar Rp. 5,1 miliar ke pimpinan KPK antara lain yakni Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Rianto dan Mochamad Jasin dalam (dokumen kronologis 15 Juli 2009 Anggodo Widjojo)

20 Juli 2009
Ary Mulyadi membuat pengakuan dirinya menyerahkan uang suap melalui Ade Rahardja (Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)) sebesar Rp. 5,1 miliar kepada pimpinan KPK antara lain yakni Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Rianto dan Mochamad Jasin dalam (dokumen kronologis 20 Juli 2009 Ari Muladi(Ary Muladi)

21 Juli 2009
KPK mengumumkan mengenai temukan adanya surat pencabutan pencekalan palsu terhadap Anggoro Widjojo.[60]

4 Agustus 2009
Apa yang disebut testimoni Antasari yaitu isi rekaman dalam pertemuan tanggal 10 Oktober 2008 antara Anggoro Widjojo dan Antasari Azhar beredar di media massa.

6 Agustus 2009
Tiga pimpinan KPK yakni Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Rianto dan Mochamad Jasin dengan tegas menolak apa yang disebut dengan testimoni Antasari tersebut.[61]

Published in: on April 22, 2010 at 2:38 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

JENIS-JENIS MODAL

Modal dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Modal Aktif – Modal Konkrit, yaitu kekayaan
yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Terdapat
dalam neraca sebelah debet.
terdapat 2 jenis modal aktif: Aktiva Lancar dan
Aktiva tetap
2. Modal Pasif – Modal Abstrak- Modal
Finansiil, yaitu sumber-sumber dari mana dana
diperoleh. Terdapat dalam Neraca sebelah kredit.
Terdapat 2 jenis modal pasif yaitu: Modal asing
dan Modal sendiri

MODAL AKTIF

► Berdasarkan fungsi bekerjanya modal aktif dapat
dibedakan menjadi: Modal Kerja (Working Capital
Assets) – Aktiva Lancar dan Modal Tetap (Fixed
Capital Assets) – Aktiva Tetap
► Perimbangan kedua aktiva tersebut akan
menentukan “Struktur Kekayaan”
► Aktiva Lancar adalah aktiva yang habis dalam satu
kali perputaran dalam proses produksi, biasanya
kurang dari satu tahun.
► Aktiva lancar adalah aktiva yang dapat diuangkan
dalam waktu yang pendek.

MODAL AKTIF

► Aktiva Tetap atau Modal tetap adalah Aktiva
yang tahan lama yang tidak atau yang secara
berangsur-angsur habis turut serta dalam proses
produksi.
► Aktiva yang tidak habis dalam proses produksi
seperti: Tanah. Sehingga tanah tidak disusutkan.
► Sedangkan yang secara berangsur-angsur habis
adalah Mesin, Kendaraan, Bangunan, dan
peralatan. Aktiva golongan ini disusutkan,
sebagai prestasi yang digunakan dalam proses
produksi selama periode tertentu.

► Perbedaan fungsional antara Modal kerja
dengan modal tetap:

1. Tidak mudah diku-
rangi atau ditambah

2. Relatif permanen

3. Proses perputaran da-
lam jangka panjang

1. Jumlah relatif Fleksibel

2. Berubah sesuai kebu-
tuhan

3. Proses perputaran
dalam jangka pendek

Modal tetapModal kerja

MODAL AKTIF

► Dibedakan menjadi Modal Sendiri (Modal
badan usaha)dan Modal Asing (modal
kreditur/hutang),perimbangan keduanya akan
menentukan “ Struktur Finasiil”

► Modal sendiri,modal yang berasal dari pemilik
perusahaan/pemegang saham,dan modal dari
perusahaan (Cadangan dan laba), modal
inilah yang menjadi tanggungan terhadap
keseluruhan resiko perusahaan.

► Modal Asingadalah modal yang diperoleh dari
kreditur atau hutang perusahaan

MODAL PASIF

► Berdasarkan syarat Likuiditas, yaitu menurut
jangka waktu penggunaan, modal pasif dibedakan
“Modal Jangka Panjang baik yang ternentu
waktunya maupun tidak” dan “Modal Jangka
Pendek baik yang tertentu waktunya maupun
tidak”

► berdasarkan syarat solvabilitas, hubungannya
dengan fungsi sebagai jaminan, “Modal sendiri ”
dan “Modal asing ”

► Berdasar syarat rentabilitas, yaitu dalam
hubungannya dengan penghasilan, “modal dengan
pendapatan tetap (obligasi)”, dan “modal dengan
pendapatan tidak tetap (modal saham)

MODAL PASIF

► Apabila ketiga pembagian modal pasif
tersebut dihubungkan maka:

► Modal jangka panjang untuk jk waktu tidak tentu
adalah Modal sendiri, dan merupakan modal
dengan pendapatan tidak tetap

► Modal yang ditarik untuk jangka waktu
tertentu adalah Modal asing, dan
merupakan modal dengan pendapatan tetap

MODAL PASIF

Struktur Kekayaan dan Struktur
Finansiil/Struktur Modal

► Struktur kekayaan adalah perimbangan
(dalam artian absolut maupun relatif) antara
Aktiva Lancar dengan Aktiva Tetap.

► Struktur Finansiil mencerminkan cara bagai
mana kekayaan/aktiva perusahaan dibelanjai.
Struktur finansiil juga merupakan perimbangan
(dalam artian absolut maupun relatif) antara
Modal Asingdengan Modal Sendiri.

► Struktur Modal adalah perimbangan antara
Hutang Jangka Panjang dengan Modal Sendiri .

► Dalam aturan struktur finansiil yang konserva
tif vertikal adalah bahwa batas perimbangan
modal asing dengan modal sendiri adalah (dalam
keadaan apapun) tidak boleh melebihi 1:1. Panda
ngan ini didasarkan pada “Prinsip Keamanan”
► Aturan struktur finansial konservatif horizon
tal, adalah batas perimbangan antara Modal
sendiri dengan Aktiva Tetap + Persediaan besi,
besarnya Modal sendiri tidak boleh kurang dari
jumlah Aktiva tetap + Persediaan besi.

Struktur Kekayaan dan Struktur
Finansiil/Struktur Modal

Struktur Kekayaan dan Struktur
Finansiil/Struktur Modal

► Jika Modal sendiri lebih kecil dari Aktiva tetap +
persediaan besi, berarti sebagian aktiva tetap di
danai dengan Modal asing, jika modal yang ter
tanam dalam Aktiva tetap lebih lama dibanding
masa jatuh tempo hutang, maka akan dapat
mengganggu likuiditas perusahaan.
► Jika Modal sendiri lebih besar dari Aktiva tetap
+ persediaan besi, hal ini menunjukkan tingkat
keamanan bagi kreditor atas pengembalian pinja
mannya.

Published in: on April 22, 2010 at 1:09 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

Ingatlah Hari Ini – Project Pop

Ingatlah Hari Ini

by Project Pop

Intro: G G/B C (2x)

G
Kawan dengarlah
G/B C
Yang aku katakan
C
Tentang dirimu
G/B C
Setelah selama ini
G G/B
Ternyata kepalamu
C
Akan selalu botak
Am D G
Kamu kaya gorila

Int: G G/B C

G G/B
Cobalah kamu ngaca
C
Itu bibir balapan
C G/B
Dari pada gigilu
C
Kayak kelinci
G G/B
Yang ini udah gendut
C
Suka marah-marah
Am D G
Kau cacing kepanasan
Am Bm
Tapi ku tak perduli
C A/C# D
Kau selalu dihati

Reff: G G/B
Kamu sangat berarti
C
Istimewa dihati
G Am D
Selamanya rasa ini
G Bm
Jika tua nanti
C Cm
Kita tlah hidup masing-masing
G D G
Ingatlah hari ini

G G/B C
Ketika kesepian menyerang diriku
G G/B C
Gak enak badan resah tak menentu
G G/B C
Ku tahu satu cara sembuhkan diriku
Am D G
Ingat teman-temanku

Am Bm
Don’t you worry just be happy
C A/C# D
Temanmu disini

Kembali ke: Reff

Int: G

Am Bm
Don’t you worry just be happy
C A/C# D
Temanmu disini

Kembali ke: Reff (2x)

Published in: on April 16, 2010 at 2:19 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

kronologi kasus bank century

Kronologis kasus Bank Century
April, 4 2010
tags: berita nasional, berita terhangat, century, kasus bank century, kasus century
by jessi
Kasus Bank century menjadi buah bibir di kalangan masyarakat saat ini, dan kita ketahui kasus yang melanda salah satu bank di indonesia ini yang menyebabkan pemerintah melalui Bi mengucurkan dana yang luamyan besar untuk menyelamatkan bank yang kini beralaih nama menjadi Bank Permata ini, kasus bank centuty telah berkembang selama ini sehingga menimbulkan pernyataan yang sangat penting untuk di jawab, karena setelah rapat paripurna DPR mengatakan tidak ada pengucuran dana, akan tetapi pemerintah saat ini tetep melakukan suntukan dana segar ke bank century sehingga hal ini yang menyebabkan anggota DPR melakukan inisiatif hak angket

Berikut ini merupakan kronologis kasus bank century yang mengakibatkan hak angket DPR harus dilaksanakan yang saya dapatkan dari berbagai sumber

Kasus Bank Century – Kasus Bank Century hingga kini masih menjadi pemberitaan hangat disejumlah media massa, baik media massa yang berorientasi elektronik dan cetak. Kasus Bank Century juga telah menyeret berbagai institusi hukum di Indonesia, seperti halnya KPK, POLRI,dan DPR.

Bagaimana sebenarnya kronologi awal persoalan yang dihadapi oleh Bank Century sampai Bank ini dinyatakan harus diselamatkan oleh pemerintah? Berikut kita simak kronologisnya, dimana sumber dari kronologis berikut ini diperoleh Karo Cyber dari berbagai sumber situs internet:

2003
Bank CIC diketahui didera masalah yang diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valutas asing sekitar Rp2 triliun, yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit di jual. BI menyarankan merger untuk mengatasi ketidakberesan bank ini.

2004
Bank CIC merger bersama Bank Danpac dan bank Pikko yang kemudian berganti nama menjadi Bank Century. Surat-surat berharga valas terus bercokol di neraca bank hasil merger ini. BI menginstruksikan untuk di jual, tapi tidak dilakukan pemegang saham. Pemegang saham membuat perjanjian untuk menjadi surat-surat berharga ini dengan deposito di Bank Dresdner, Swiss, yang belakangan ternyata sulit ditagih.

2005
BI mendeteksi surat-surat berharga valas di Ban Century sebesar US$210 juta.

30 Oktober dan 3 November 2008
Sebanyak US$56 juta surat-surat berharga valas jatuh tempo dan gagal bayar. Bank Century kesulitan likuiditas. Posisi CAR Bank Century per

31 Oktober minus 3,53%.

13 November 2008
Bank Century gagal kliring karena gagal menyediakan dana (prefund)

17 November 2008
Antaboga Delta Sekuritas yang dimilik Robert Tantutar mulai default membayar kewajiban atas produk discreationary fund yang di jual Bank

Century sejak akhir 2007.
20 November 2008
BI Mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menentapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di hari yang sama, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS, melakukan rapat.

21 November 2008
Ban Century diambil alih LPS berdasarkan keputusan KKSK dengan surat Nomor 04.KKSK.03/2008. Robert Tantular, salah satu pemegang saham Bank Century, bersama tujuh pengurus lainnya di cekal. Pemilik lain, Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warraq menghinglang.

23 November 2008
LPS memutuskan memberikan dana talangan senilai Rp2,78 triliun untuk mendongkrak CAR menjadi 10%.

5 Desember 2008
LPS menyuntikkan dana Rp2,2 triliun agar Bank Century memenuhi tingkat kesehatan bank.

9 Desember 2008
Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp1,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular.

31 Desember 2008
Bank Century mencatat kerugian Rp7,8 triliun pada 2008. Aset-nya tergerus menjadi Rp5,58 triliun dari Rp14,26 triliun pada 2007.

3 Februari 2009
LPS menyuntikkan dana Rp1,5 triliun.

11 Mei 2009
Bank Century keluar dari pengawasan khusus BI.

3 Juli 2009
Parlemen mulai menggugat karena biaya penyelamatan Bank Century terlalu besar.

21 Juli 2009
LPS menyuntikkan dana Rp630 miliar.

18 Agustus 2009
Robert Tantular dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp50 miliar subsider lima bulan kurungan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 15 Agustus, manajemen Bank Century menggugatnya sebesar Rp2,2 triliun.

3 September 2009
Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar terus mengejar aset Robert Tantular sebesar US$19,25 juta, serta Hesham Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar US$1,64 miliar.

10 September 2009
Robert Tantular divonis 4 tahun penjara dan dengan Rp50 miliar.
Dengan adanya kasus Bank Century ini, maka beberapa saat yang lalu masyarakat juga sempat dihebohkan kasus Bibit-Chandra yang disebut-sebut terkait dengan kasus Bank Century itu sendiri.

Dalam sebuah pemberitaan yang diterbitkan oleh liputan6.com, maka Tif pencari Fakta (TPF) kasus Bibit-Chandra menduga, upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang berujung pada penahanan Bibit dan Chandra, terkait dengan kasus Bank Century.

“Menurut kami, ada kaitannya. Tapi sejauhmana kaitannya masih kami dalami,” kata Sekretaris TPF Deny Indrayana, Selasa (10/11).
eperti diberitakan sebelumnya, upaya penyelamatan Bank Century diwarnai dugaan korupsi dan suap yang melibatkan Kabareskrim Komjen Susno Duadji. Susno diduga ikut menikmati aliran dana Rp 10 miliar dan tengah diselidiki oleh KPK.

Namun dalam beberapa kali kesempatan, Susno Duadji yang sempat dinonaktfikan dari jabatannya selalu membantah dugaan itu. Bahkan saat mengikuti rapat dengan Komisi III DPR, Susno sempat bersumpah bahwa dirinya tidak menerima uang dari Bank Century. Hal yang sama juga diungkapkan Susno ketika dimintai keterangan oleh TPF beberapa waktu lalu.

Kini TPF bekerja keras untuk mengungkap apakah memang ada keterkaitan langsung antara Kasus Bank Century dengan upaya kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra.

Atas kasus Bank Century hal yang paling mencuat akhir-akhir ini adalah mengenai Hak Angket DPR untuk kasus Century. Mengenai hak angket Century sejauh ini telah terbentuk Tim Sembilan yang diharapkan dapat memimpin Panitia Angket Century itu sendiri.

Sejumlah aktivis dari berbagai elemen masyarakat, Kamis (3/12), menyatakan sikap, berharap Tim Sembilan, tim yang mengusung hak angket Bank Century, untuk turut dalam panitia khusus hak angket Bank Century. Mereka mendukung dan memercayai anggota Tim Sembilan untuk memimpin dan menjadi anggota panitia angket tersebut.

“Saya pikir yang diusulkan semestinya ketua pansus itu dari Tim Sembilan,” ujar aktivis KOMPAK, Ray Rangkuti, ketika ditemui dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis (3/12).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut aktivis dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Forum Kepemimpinan Muda Indonesia (FKIP), dan beberapa elemen lainnya.

Harapan mereka adalah adanya penyeleksian dalam memilih orang-orang yang akan duduk dalam panitia hak angket tersebut. “Kalau bisa orang-orangnya diseleksi,” kata Ray.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka mengatakan, kepercayaan masyarakat telah tertambat kepada Tim Sembilan sejak upaya mereka yang tidak kenal lelah dalam mengusung dan mengajukan hak angket ini. Mereka berharap pemimpin parpol sebaiknya tidak mengabaikan kepercayaan rakyat tersebut.

Selanjutnya, Jumat (4/12) , bertepatan dengan penetapan panitia hak angket Bank Century oleh DPR, para aktivis tersebut berencana akan menggelar aksi di Nusantara Tiga Gedung DPR RI, Jakarta, pukul 14.00. Tema yang diusung masih sama, yaitu “Tolak Penumpang Gelap Pansus Century”.

Published in: on April 4, 2010 at 10:28 am  Tinggalkan sebuah Komentar